Telepon Rumah ke Ponsel Lebih Murah 46 Persen

JAKARTA : Sektor telekomunikasi kembali meniupkan angin segar. Setelah tarif interkoneksi dipangkas mulai 1 April lalu, kebijakan yang sama akan dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). BUMN yang menguasai pasar telekomunikasi itu menurunkan tarif percakapan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) mulai Selasa (8/4) besok pukul 00.00 waktu setempat.

Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengatakan, tarif SLJJ bagi telepon tetap atau public switch telephone network (PSTN) akan diturunkan hingga 46 persen. “Tarif baru tersebut sebagai konsekuensi lanjutan dari kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang telah disepakati,” katanya saat dihubungi kemarin (6/7).

Eddy berharap, kebijakan penurunan tarif tersebut kembali menggairahkan penggunaan telepon tetap dari layanan perusahaan pelat merah tersebut. “Secara luas, semoga ini bisa membuat perekonomian masyarakat semakin berkembang karena ada penurunan biaya untuk kebutuhan telekomunikasi,” tutur Eddy.

Eddy menjelaskan, penurunan tarif berlaku untuk semua jenis percakapan PSTN pada seluruh time band dan zona. “Mulai dari SLJJ sesama telepon rumah hingga telepon rumah ke saluran seluler turun semua. Besar penurunannya bermacam. Ada yang signifikan dan ada yang tidak,” paparnya.

Dicontohkan, untuk biaya percakapan SLJJ dari telepon rumah ke seluler antara 07.00- 08.00 waktu setempat pada zona 3 (jarak di atas 500 km) yang semula Rp 865 per 20 detik, turun sekitar 46,2 persen jadi tinggal Rp 465 per 20 detik. “Jadi, ini benar-benar murah,” ujar Eddy.

Demikian pula, biaya percakapan SLJJ dari telepon tetap ke seluler antara 07.00-08.00 waktu setempat pada zone 1 (jarak 30-200 km) yang semula Rp 538,3 per 20 detik turun 44,3 persen menjadi Rp 300 per 20 detik. Komponen biaya bulanan (abonemen), ditegaskan Eddy, tidak berubah karena dipandang masih wajar. Demikian juga, tidak ada perubahan pada biaya percakapan lokal antara telepon tetap (fixed to fixed).

“Biaya percakapan lokal antartelepon tetap masih menggunakan perhitungan berbasis pulsa yang durasinya berbeda-beda menurut band waktu (3 menit, 2 menit, dan 1,5 menit, Red),” jelasnya. Kebijakan penurunan tarif itu, tambah Eddy, bukan promosi. “Ini merupakan kebijakan untuk tarif dasar atau tarif standar. Jadi, tidak ada batasan waktu karena ini bukan promosi,” ujarnya.

Sangat mungkin, seiring dengan kian pesatnya revolusi teknologi, nanti ada kebijakan penurunan tarif lagi. Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel Depkominfo Gatot S. Dewabrata menyatakan, penurunan tarif SLJJ adalah satu kerangka dalam kebijakan penerapan standar layanan telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah tentu berhadap ke depan akan ada iklim persaingan yang sehat, yang berujung pada peningkatan pelayanan dan semakin murahnya tarif telekomunikasi,” ujar Gatot. Dia menyatakan, penurunan tarif SLJJ tersebut juga merupakan tindak lanjut atas pembukaan akses SLJJ untuk operator di luar Telkom, yaitu PT Indosat Tbk.

Dengan begitu, ada daya saing berupa perbaikan pelayanan dan penurunan tarif SLJJ. Seperti diketahui, Telkom sudah bersedia membuka monopoli kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) kepada Indosat. Untuk tahap awal, penggunaan dua kode akses SLJJ akan diterapkan di Balikpapan. Kota lain menyusul hingga 2011.

“Untuk tahap awal, Telkom baru buka kode akses di Balikpapan setelah ada kesepakatan hitung-hitungan antardua operator telekomunikasi itu,” ujar Gatot. Masalah pembukaan kode akses itu sebenarnya pernah berlarut-larut. Sebab, pembahasannya lebih mengarah pada bussines to bussines (B to B) tentang service charge antara kedua operator itu.

Sebagai operator SLJJ baru, Indosat harus membayar kepada Telkom untuk jaringan yang telah tersedia. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika M.Nuh mengeluarkan Keputusan Nomor 480A/M/M.Kominfo/12/2007. Isinya meminta Telkom membuka kode akses SLJJ. Pada tahap awal pembukaan kode akses SLJJ, pemerintah meminta Telkom melaksanakannya di Balikpapan mulai 3 April 2008.

Setelah di Balikpapan, Telkom selanjutnya juga harus membuka kode akses SLJJ di wilayah lain hingga 27 September 2011. Penutupan era monopoli SLJJ oleh Telkom kemudian menjadi duopoli sebenarnya telah ada sejak 2004 setelah Indosat mendapat hak lisensi dari pemerintah. Dengan begitu, kode akses SLJJ akan ada dua, yaitu 011 milik Indosat dan 017 milik Telkom.

Dalam pelaksanaanya, pelanggan tidak cukup hanya men-dial kode area + nomor telepon tujuan saja (seperti sekarang), tapi harus men-dial: kode akses SLJJ (011 atau 017) + kode area + nomor telepon tujuan. Sebelumnya, pembukaan kode akses SLJJ antara Telkom dan Indosat mengalami jalan buntu karena keduanya belum menemukan kata sepakat untuk kerja sama B2B.

Sebagai konsekuensinya, PT Telkom dan PT Indosat kemudian meminta Ditjen Postel dan Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk memediasi penyelesaian masalah tersebut. “Upaya mediasi kemudian dilakukan pada malam hari tanggal 3 April 2008 dengan mengundang masing-masing pihak,” ungkapnya.

Ditjen Postel dan BRTI akhirnya mempresentasikan skema perhitungan yang lebih akademis, rasional, realistis, dan komprehensif. Telkom dan Indosat pun melakukan perhitungan ulang. Gatot mengaku, pemerintah sama sekali tidak memaksa atau menekan keduanya. “Tapi, karena ini adalah putusan interim, maka keduanya masih bisa melakukan pembahasan B to B sampai kemudian dihasilkan keputusan akhir yang definitif,” jelasnya. (jawapos)

PADANG PANJANG : Menjelang habis masa jabatannya, Wali Kota Padangpanjang dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR memberikan kado istimewa bagi masyarakatnya yang tinggal di sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 40.500 jiwa. Kado tersebut adalah sebuah Rumah Sakit Umum (RSU) modern bertaraf internasional, yang megah, bernuansa hotel dan islami. Dilengkapi peralatan medis canggih dan fasilitas penunjang rumah sakit berkelas yang membuat para pasien nyaman menjalani perawatan.

Hotel mewah seluas 13,725 meter yang terletak di atas lahan 5 hektare itu, berada di Jl. Tabek Gadang Ganting Gunung, sebuah perbukitan yang menawarkan pemandangan indah dan berudara segar. Lokasinya yang strategis, memungkinkan masyarakat yang berasal dari Kota Padang, Bukittingg, Solok dan Tanahdatar dengan mudah bisa menjangkaunya.

“Meskipun mewah dan dilengkapi sarana penunjang sekelas hotel berbintang, tapi kami tidak membedakan pelayanan dan fasilitas tempat tidur bagi pasien kaya dan miskin,” ungkap Wali Kota Padangpanjang Suir Syam dalam wawancara khususnya dengan Padang Ekspres, Rabu (2/4) di kediamannya.

Apa yang diungkapkan Suir Syam tersebut terbukti, setelah wartawan koran ini mengunjungi langsung rumah sakit tersebut. Untuk pasien miskin (kelas III), tempat tidur yang disediakan sama saja dengan kamar pasien kaya di kelas VIP. Ditambah sebuah tempat penyimpanan barang-barang dan makanan bagi pasien plus sebuah toilet di dalam kamar.

Kondisi di rumah sakit ini sungguh sangat berbeda jauh dengan kondisi pasien di sejumlah rumah sakit besar lainnya di Indonesia, dimana pasien miskin hanya dilayani dan diberikan fasilitas seadanya. “Pasien miskin dan kaya bagi saya sama saja. Kita berikan fasilitas seperti itu agar si pasien dan keluarganya menjadi nyaman menjalani perawatan dan bisa cepat sembuh,”

Mantan Dirut tiga rumah sakit (RS Sungai Dareh, RS Payakumbuh dan RS Bukittinggi) itu menyebutkan, hotel yang memiliki 150 tempat tidur tersebut, akan diresmikan hari ini, Jum’at (4/4) oleh Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Dr. Farid W. Husain, Sp. B atas nama Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K).

Sesuai Kompetensi
Bagi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit, Pemko Padangpanjang sudah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Rumah Sakit MMC di Melaka, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan Universitas Andalas Padang.

Untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat tidak kecewa saat berobat, Suir Syam menyatakan, pihaknya sudah menempatkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Bahkan, untuk pelayanan di ruang utama, Suir Syam menempatkan petugas lulusan Akademi Perhotelan atau Akademi Pariwisata. Mereka yang akan melayani pasien hingga pasien dibawa ke ruang perawatan sesuai penyakit yang dideritanya. “Dengan begitu, kita harapkan masyarakat memang benar-benar merasakan pelayanan dan kenyamanan khas seperti di hotel,” ungkapnya.

Sebagai sanksi, Suir Syam meminta masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan yang baik di rumah sakit itu untuk segera melaporkan kepadanya. Misalnya, tidak melayani pasien dengan senyuman, berlaku kasar, bawaannya marah-marah dan arogan. “Jika terbukti, saya akan langsung berikan sanksi. Kapan perlu mereka kita geser tugasnya menjaga kamar mayat,” tegasnya.

Diungkapkannya, selama ini di berbagai rumah sakit di Indonesia, banyak perawat yang sudah menempa pendidikan bertahun-tahun kadang sesampainya di rumah sakit, salah penempatan. Mereka yang seharusnya bisa mengaplikan ilmu serta pengetahuan medisnya, ternyata diberikan pekerjaan menyambut tamu, menjual karcis rumah sakit, dan mengurus administrasi.

Dampaknya, ilmu yang mereka peroleh sebagai perawat menjadi hilang sia-sia. “Pola seperti itu kita ubah di rumah sakit umum Padangpajang ini. Kita tempatkan dokter dan perawat sesuai kompetensinya. Untuk menyambut pasien di ruang utama, kita tempatkan lulusan akademi perhotelan atau pariwisata,” papar Suir Syam.

Dampak Ekonomis
Selain bagi masyarakat Kota Padangpanjang, rumah sakit ini ditargetkan Suir Syam, mampu menarik banyak pasien dari luar Padangpanjang yang ingin berobat sekaligus berwisata ke Padangpanjang. Khususnya pasien Sumbar yang selama ini banyak menghabiskan uang berobat ke luar negeri, seperti Melaka, yang potensinya mencapai 15 ribu orang per tahun.

“Apabila untuk tahap awal ini, setengahnya saja dari pasien yang berobat ke luar negeri itu mengalihkan tujuan berobatnya ke Padangpanjang, maka sangat luar biasa dampaknya bagi peningkatan perekonomian warga saya di Padangpanjang,” jelas Suir Syam.

Menurutnya, apabila masyarakat yang berkunjung ke Padangpanjang, maka berbagai sektor perekonomian masyarakat bisa bergerak. Sektor perdagangan di Pasar Raya Padangpanjang, usaha rumah makan, usaha produk kerajinan dan makanan, sektor pertanian/ perkebunan serta perhotelan. Dengan begitu, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan berkurangnya pengangguran.

Mengatasi minimnya jumlah tempat penginapan (hotel) untuk mengantisipasi besarnya jumlah kunjungan ke Padangpanjang, Suir Syam mengaku saat ini sudah ada beberapa investor yang akan membangun hotel yang islami di Padangpanjang. Sedangkan untuk peningkatan kualitas produk hasil UKM, Pemko sudah mulai memberikan pelatihan bagi industri produk kerajinan (cinderamata) dan makanan khas Padangpanjang.

Manajemen Bengkel
Dalam menangani rumah sakit, agar rumah sakit bisa berjalan sesuai fungsinya dalam melayani masyarakat secara baik, Pemko menerapkan tiga pola. Pertama, manajemen bengkel, yakni sebuah rumah sakit yang dilengkapi fasilitas dan SDM lengkap untuk menangani pasien yang berobat, sehingga pasien saat ke luar rumah sakit menjadi sehat kembali.

Kedua, manajemen restoran yang ditujukan agar rumah sakit bisa melayani pasien secara cepat dalam membawa pasien ke ruangan sesuai penyakit yang dideritanya. Begitu pula dalam pemberian makan pasien. “Jadi, tidak seperti selama ini, pasien yang sakitnya A sama saja makanannya dengan pasien yang menderita penyakit C,” jelas Suir Syam yang pada 17 April mendatang diundang USAID menjadi pembicara seminar Good Governance dan Pelayanan RS di Makassar.

Ketiga, Pemko menerapkan manajemen hotel. Dengan pola yang diterapkan seperti hotel, maka pelayanannya juga seperti di hotel. Tamu (pasien) disambut dengan ramah, dan diberikanan pelayanan yang baik dan nyaman sehingga si tamu tadi berkunjung kembali saat ada anggota keluarganya yang lain sakit. “Ketiga manajemen itu kita terapkan agar berbagai keluhan pasien di berbagai rumah sakit lainnya di Indonesia, tidak ditemui lagi di rumah sakit Padangpanjang,” jelas Suir Syam. (heri sugiarto)

Tak Efektif, Aturan Serba Tak Jelas

OTONOMI  daerah sudah berjalan hampir sepuluh tahun, sejak keluarnya UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tapi, dalam kurun waktu tersebut ternyata dinilai berjalan tidak efektif. Berikut wawancara khusus  wartawan Padang Ekspres, Heri Sugiarto dengan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi yang tengah berada di Jakarta, tadi malam (21/2) via telepon.

Sebagai kepala daerah yang sudah memimpin sejak otonomi daerah mulai diterapkan sampai sekarang, bagaimana pandangan Anda terhadap jalannya otonomi daerah yang sekarang sudah memasuki tahun kesepuluh?

Perlu saya jelas, sejak UU Nomor 22 tahun 1999 disahkan, tidak ada hubungan hirarki yang jelas antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota. Setelah itu, dari tahun 1999 hingga kemudian terbit UU 32 tahun 2004 tentang Pemda, kondisi tidak banyak berubah.

Bahkan, kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah daerah juga tidak tegas diatur. Di sini Gubernur diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi aturan ini hanya semu, dan tidak pula memuat sanksi tegas bagi kabupaten dan kota yang melanggar aturan. Paling gubernur cuma sebatas menegur bupati atau walikota yang melanggar, kalau diindahkan ya bagus, kalau tidak ya jalan terus.

Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan setelah Keppres ada Perda, tapi tidak jelas Perda provinsi atau kabupaten dan kota. Nah, apabila provinsi menerbitkan Perda, tidak ada pula kewajiban kabupaten dan kota untuk mematuhinya. Kalau begini, bagaimana otonomi daerah bisa berjalan efektif!. Berbeda dengan dulu bupati dan walikota bisa dicopot dari jabatannya bila melanggar.

Begitu pula dalam membuat rencana pembangunan daerah, yang harus dibuat setelah tiga bulan menjabat dan kemudian diperdakan. Seharusnya agar sinkron, pemerintah provinsi mengacu ke RPJM pusat, lalu kabupaten dan kota merujuk ke RPJM Provinsi. Tapi dalam praktiknya ini pun banyak dilanggar. Jadi, secara normatif banyak serba tidak jelas.

Jadi, karena itu semua Anda kemudian melontarkan wacana sebaiknya provinsi dihapus saja?
Ya. Karena otonomi yang dua tingkat seperti sekarang tidak efektif. Ini harus ditata lagi dan dijadikan satu tingkat saja. Kabupaten dan kota atau provinsi yang dihapus. Saya memilih provinsi yang dihapus karena secara politis jumlahnya lebih sedikit hanya 31 provinsi, sedangkan kabupaten dan kota mencapai 471. Jadi, berat jika harus menghapus kabupaten dan kota. Langkah tersebut saya kira realistis, meskipun kalau ingin idealnya otonomi hanya di tingkat provinsi saja seperti di DKI Jakarta dan sejumlah negara di dunia.

Bagaimana agar itu bisa terealisasi? Tentu UU 32 tahun 2004 harus direvisi lagi?
Secara normatifnya memang harus begitu apabila otonomi ini ingin berjalan efektif. Namun, karena saat ini hanya revisi terhadap UU 32 tahun 2004 hanya terbatas pada aturan yang mengatur calon perseorangan (independen) maka bisa ditunda dulu. Tapi tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Perlu back-up dulu dengan aturan. PP jawabaan sementaranya.

Apabila tidak direvisi dan tetap berjalan seperti sekarang, adakah pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah?
Tentu saja. Meskipun kita akui selama otonomi daerah kue anggaran yang masuk ke daerah jauh lebih besar, tapi tetap saja pemanfaatan anggaran tersebut kurang efektif dengan kondisi seperti sekarang. (***)

PADANG: Tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan telak bagi korps kejaksaan, sekaligus imbas dari mencairnya “puncak gunung es” dari kebobrokan yang dilakukan sejumlah oknum kejaksaan.

“Saya melihat ini puncak gunung es yang baru terungkap, belum yang diungkapkan. Kalau diungkapkan, bisa jadi lebih dari satu. Artinya, Pak Urip itu baru salah satunya saja,” ujar pengamat hukum Ade Waldemar, kemarin. Selain Urip, Ade menilai dugaan keterlibatan oknum Kejaksaan Agung lainnya yang masuk dalam struktur penyelesaian kasus BLBI sangat kuat. “Apalagi saat tertangkap tangan, nilai suapnya mencapai Rp6 miliar. Tidak mungkin Pak Urip jalan sendiri dalam kasus ini,” jelasnya.

Menurut Ade yang juga Sekretaris Dewan Penasehat Ikadin Padang ini, dari pengalaman praktiknya selama ini, ia melihat yang terjadi justru tidak hanya penyuapan, tapi lebih banyak dugaan pemerasan. “Umumnya yang dijadikan korban atau ATM oknum jaksa adalah pejabat yang jadi saksi kasus korupsi, karena si saksi takut statusnya berubah jadi tersangka,” ungkap Ade.

Si saksi takut melaporkan tindakan seperti itu, kata Ade, karena UU Perlindungan Saksi tidak mengcover saksi-saksi dalam kasus korupsi, tapi lebih pada kasus-kasus pencurian dan sebagainya. “Ini semua tidak terungkap maupun sulit diungkap karena peranan advokat sangat lemah, khususnya advokat yang ditunjuk kejaksaan. Kontrol ekternal, seperti sinergi advokat dan pers juga belum kuat,” tandas Ade.

Tak hanya dari ekternal, pengawasan internal kejaksaan sendiri juga masih lemah. “Banyak yang tidak menjunjung tinggi ideologi atau asas serta nilai-nilai pancasila dalam melakukan penyelidikan hingga penuntutan sehingga sifat serta perilakunya menjurus ke arah hedonis,” beber pengacara ini.

Ke depan, yang dibutuhkan tidak hanya komitmen dari korps kejaksaan untuk melakukan pembenahann ke dalam dan mengungkap keboborokan yang dilakukan oknum jaksa saja, tapi juga peran elemen masyarakat, termasuk advokat dan pers sebagai kontrol eksternal. Bentuknya bisa berupa pembentukan “Kejaksaan Watch” yang diprakarsai kalangan LSM. “Buktinya, sekarang sudah ada Komisi Kejaksaan yang dibentuk pemerintah, tapi apa yang terjadi. Toh yang membongkarnya bukan mereka, tapi KPK. Jadi, memang ini sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa praktik suap dan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa harus segera diungkap dan diakhiri,” tukasnya. (heri sugiarto)

Tahun Ini, Siapkan Rp50 Miliar Bagi UKM di Sumbar

PADANG: Sebagai bentuk komitmen dan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, PT Bank Sinarmas memperluas cakupan layanan perbankannya dengan membuka kantor cabang baru di Kota Padang, kemarin. Meskipun baru buka, tapi Bank yang 70 persen kreditnya difokuskan pada pembiayaan sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini menargetkan pada tahun ini tersalurkan kredit bagi UKM di Sumbar sebesar Rp50 miliar.

“Pembiayaan bagi UKM, sudah menjadi fokus kita sejak lama. Secara nasional sampai Desember tahun lalu kredit yang kita salurkan ke sektor UKM ini mencapai sekitar Rp2 triliun dari total kredit Rp3 triliun,” ujar Direktur Bank Sinarmas, Dani usai peresmian Kantor Bank Sinarmas Cabang Padang di Jalan Damar No.67 A-B Padang, Kamis (13/3).

Untuk layanan perbankan, Dani mengatakan, Bank Sinarmas saat ini sudah memiliki 71 kantor di 50 kota di Indonesia. Memiliki fasilitas internet banking, kredit card, ATM, dan call center 24 jam. “Dua bulan lagi, kita akan bergabung dengan jaringan Alto dan ATM bersama. Kita akan gratiskan nasabah yang memanfaatkan layanan ini,” ungkapnya.

Sebagai kepedulian terhadap lingkungan, Bank yang tumbuh pesat dengan total asset Rp5,4 triliun ini, setiap tahun selalu menyalurkan sebagian besar keuntungannya bagi masyarakat melalui program corporate sosial responsibility (CSR). Tahun ini, untuk mengurangi beban masyarakat yang diterpa lonjakan harga minyak goreng, Bank Sinarmas langsung bergerak dengan membuka bazaar minyak goreng kemasan dengan harga di bawah modal.

“Hingga sekarang, kita sudah salurkan minyak goreng murah seberat 100 ton. Untuk Sumbar, pada hari pembukaan kantor cabang Padang ini kita jual seberat 4 ton, dengan harga di bawah modal,” ungkap Dani, didampingi Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Padang Loanita Arifin, kemarin.

Sedangkan untuk sektor pendidikan, Dani menyebutkan, Bank Sinarmas akan menjalin kerja sama dengan Universitas Andalas Padang untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang beruntung (tidak mampu) melalui Eka Cipta Foundation.

Saat meresmikan Kantor Bank Sinarmas Cabang Padang, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Padang Uun S Gunawan meminta perbankan di Sumbar melakukan pembinaan terhadap para nasabahnya, mengarahkan kredit bagi UMKM yang produktif, dan peduli terhadap lingkungan. “Saya berharap kehadiran Bank Sinarmas bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perekonomian di Sumbar. Penuhilah kepuasan nasabah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berikan layanan perbankan yang terbaik,” ujar Uun S Gunawan.

Sementara itu, Pimpinan Bank Sinarmas Cabang Padang Loanita Arifin mengatakan, pihaknya langsung buka dan melayani nasabah pada hari ini, Kamis (13/3). Sedangkan produk perbankan yang ditawarkan, saat ini tersedia tabungan Simas Gold dengan bunga setara bunga deposito atau 7,75 persen. Tabungan awal, minimal Rp1 juta.

Kemudian ada juga simpanan (investasi) bernama Saving Plan yang bermanfaat untuk merencanakan masa depan nasabah dengan berbagai keuntungan, termasuk jaminan asuransi jiwa. “Untuk produk simpanan, kita juga punya produk tabungan dollar (USD) bernama Simas Valas. Bunganya diatas bunga tabungan biasa atau 3,35 persen,” kata Loanita Arifin, yang juga mantan Pimpinan BII Cabang Padang. (heri sugiarto)
Kinerja PT. Bank Sinarmas

Total Asset :
Per Desember 2006 : Rp2 triliun
Per Desember 2007 : Rp5,4 triliun

Modal Disetor :
Per Desember 2006 : Rp125 miliar
Per Desember 2007 : Rp275 miliar
Rencana 2008 : Rp400 miliar

Kredit yang disalurkan :
Per Desember 2006 : Rp972 miliar
Per Desember 2007 : Rp3 triliun

Dana Pihak Ketiga
Per Desember 2006 : Rp1,9 triliun
Per Desember 2007 : Rp5 triliun

Non Performing Loan Gross
Per Desember 2006 : 0,81 persen
Per Desember 2007 : cenderung menurun

Loan to Deposit Ratio (LDR)
Per Desember 2006 : 51,65 persen
Per Desember 2007 : 61 persen

Capital Adequacy Ratio (CAR) :
Per Desember 2006 : 16,23 persen
Per Desember 2007 : 11,45 persen

Jaringan Kantor Bank
Per Desember 2006 : 25 kantor
Per Desember 2007 : 59 kantor
Februari 2008 : 71 kantor

SDM/ Karyawan
Per Desember 2006 : 411 orang
Per Desember 2007 : 1100 orang

Jaringan ATM : 100 ATM

PADANG: Hasil penelitian terbaru Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Institut de Physique du Globe/IPG) Paris di Kapupaten Kepulauan Mentawai 15 Februari-6 Maret 2008 menemukan adanya bekas longsoran tanah bawah laut yang sangat besar di sekitar daerah tersebut. Penelitian dilakukan 50 peneliti dari 16 institusi internasional, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Penelitian Geologi Kelautan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Penelitian ini dinamakan Pre-Tsunami Investigation of Seismic Group (PreTI-GAP). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, longsoran berpotensi menimbulkan tsunami, meskipun gempa dalam magnitudo kecil. Menurut Ketua Tim Peneliti Prof Satish Singh dari IPG Paris, sebelumnya longsor di dasar laut Norwegia dilaporkan mengakibatkan tsunami di sepanjang pantai Kanada hingga Amerika Serikat.

Prof Satish Singh mengatakan, jejak-jejak longsoran tersebut berada di area sepanjang 340 kilometer segmen timur Kepulauan Mentawai. Ia memperkirakan temuan itu merupakan penyebab terjadinya tsunami setinggi lima meter di Kota Padang pada 1797. “Longsoran tanah di dasar laut tidak hanya terjadi di Siberut, tapi area sepanjang 340 kilometer dari Pagai Selatan sampai Siberut. Semuanya patah, tapi untungnya hanya selapis demi selapis sehingga dampaknya tidak besar. Kalau patahnya bersamaan, itu bencana yang sangat besar,” katanya.

Menurut dia, tsunami setinggi dua meter yang menghancurkan permukiman penduduk di pesisir Selatan Jawa tahun 2006 pascagempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) kemungkinan juga terjadi karena longsor di dasar laut. “Itu mungkin salah satu yang terjadi karena longsor tapi kita tidak pernah tahu karena tidak pernah mencari tahu. Kita hanya melihat pada gempa, tidak pada kemungkinan dampak longsor di bawah laut,” ujarnya. Ahli Geologi Tektonik dari Puslit Geoteknologi LIPI Dr Danny Hilman Natawidjaja menambahkan, tsunami yang terjadi di Simeulue tahun 1907 kemungkinan juga terjadi karena longsor di dasar laut. “Sebab jika dilihat kekuatan gempa yang terjadi saat itu hanya 7,6 Mw tapi tsunaminya dua kali lebih besar dibanding yang terjadi di Aceh,” ulasnya.

Anggota tim peneliti Pre-TI GAP yang lain, Dr Haryadi Permana dari Puslit Geoteknologi LIPI, menjelaskan bahwa hasil penelitian juga menunjukkan adanya serangkaian sesar atau patahan balik naik (back thrust) di Timur Laut Kepulauan Mentawai. Guncangan dengan intensitas tertentu termasuk akibat gempa akan mempengaruhi rangkaian patahan balik naik itu dan menyebabkan longsor di dasar laut yang akan memicu tsunami besar. “Sesar ini merupakan pelengkap dari megathrust, zona subduksi, yang secara umum mengalami runtuhan selama terjadinya gempa seperti gempa tahun 2004, 2005 dan 2007,” katanya.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Iskandar Zulkarnain berharap temuan terbaru itu bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam membuat kebijakan mengenai mitigasi bencana dan sistem peringatan dini tsunami. “Paradigmanya harus diubah. Selama ini peringatan dini tsunami hanya dikaitkan dengan gempa besar, berkekuatan 8-9 Mw dengan kedalaman pusat gempa lebih dari 60 kilometer. Selanjutnya kemungkinan longsor di dasar laut juga harus diperhitungkan dalam mitigasi,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara, kemarin.

Siaga 24 Jam
Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi kepada Padang Ekspres kemarin menyebutkan pihaknya sudah mengetahui adanya temuan terbaru itu. “Ya, saya sudah menerima informasi tersebut. Besok (hari ini, red) saya akan memanggil unit kerja terkait untuk memastikan semua sistim dan peralatan early warning system kita bekerja dengan baik. Saya juga berharap Walikota Padang atau Sekko Padang ikut hadir,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan kabar pertakut bagi masyarakat, tapi merupakan upaya Pemprov Sumbar untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga tidak panik apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Apalagi, pulau Sumatera memang rawan terjadinya gempa. “Kita tetap waspada. Posko siaga 24 jam,” ungkap Gubernur. Lempeng Samudera Hindia Landai Sementara guru besar bidang seismologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Dr Sri Widiyantoro menyebutkan, gempa di atas 6,5 SR dengan titik pusat gempa yang relatif dangkal sangat potensial menimbulkan tsunami, tapi itu tidak terjadi karena lempeng Samudera Hindia yang menyusup di titik gempa sudutnya landai.

Menurutnya, di pantai Barat Pulau Sumatera, rata-rata sudut penunjaman lantai samudera lebih landai daripada pantai selatan Pulau Jawa, ini karena lantai samudera di bawah Sumatera lebih muda daripada Pulau Jawa. Usia lantai samudera di bawah Pulau Sumatera diperkirakan 50 juta tahun, sementara lantai samudera di bawah Pulau Jawa adalah sekitar 100 juta tahun. Bila lempeng berusia muda, maka daya apungnya masih tinggi, densitasnya relatif lebih ringan dan lantainya lebih landai.

“Lempeng yang lebih muda juga lebih aktif dan menyusup dengan sudut penunjang yang landai. Kondisi macam ini juga menimbulkan bahaya gesekan yang lebih kuat, sehingga skala gempa biasanya besar-besar bahkan hingga 7 SR,” kata Widiyantoro. “Memang gempa bumi sangat sulit diprediksi, sepertinya tidak berpola, tapi sejak Desember 2004 kondisi lempeng di bawah Pulau Sumatera belumlah stabil sehingga yang terjadi sekarang adalah proses mencari posisi keseimbangan,” tambahnya seperti dikutip KCM. Widiyantoro mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu khawatir akan datangnya gempa, sebab BMG sudah sangat cepat menginformasikan warta gempa dan potensi tsunami. (heri sugiarto)