PADANG: Tertangkapnya Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan telak bagi korps kejaksaan, sekaligus imbas dari mencairnya “puncak gunung es” dari kebobrokan yang dilakukan sejumlah oknum kejaksaan.

“Saya melihat ini puncak gunung es yang baru terungkap, belum yang diungkapkan. Kalau diungkapkan, bisa jadi lebih dari satu. Artinya, Pak Urip itu baru salah satunya saja,” ujar pengamat hukum Ade Waldemar, kemarin. Selain Urip, Ade menilai dugaan keterlibatan oknum Kejaksaan Agung lainnya yang masuk dalam struktur penyelesaian kasus BLBI sangat kuat. “Apalagi saat tertangkap tangan, nilai suapnya mencapai Rp6 miliar. Tidak mungkin Pak Urip jalan sendiri dalam kasus ini,” jelasnya.

Menurut Ade yang juga Sekretaris Dewan Penasehat Ikadin Padang ini, dari pengalaman praktiknya selama ini, ia melihat yang terjadi justru tidak hanya penyuapan, tapi lebih banyak dugaan pemerasan. “Umumnya yang dijadikan korban atau ATM oknum jaksa adalah pejabat yang jadi saksi kasus korupsi, karena si saksi takut statusnya berubah jadi tersangka,” ungkap Ade.

Si saksi takut melaporkan tindakan seperti itu, kata Ade, karena UU Perlindungan Saksi tidak mengcover saksi-saksi dalam kasus korupsi, tapi lebih pada kasus-kasus pencurian dan sebagainya. “Ini semua tidak terungkap maupun sulit diungkap karena peranan advokat sangat lemah, khususnya advokat yang ditunjuk kejaksaan. Kontrol ekternal, seperti sinergi advokat dan pers juga belum kuat,” tandas Ade.

Tak hanya dari ekternal, pengawasan internal kejaksaan sendiri juga masih lemah. “Banyak yang tidak menjunjung tinggi ideologi atau asas serta nilai-nilai pancasila dalam melakukan penyelidikan hingga penuntutan sehingga sifat serta perilakunya menjurus ke arah hedonis,” beber pengacara ini.

Ke depan, yang dibutuhkan tidak hanya komitmen dari korps kejaksaan untuk melakukan pembenahann ke dalam dan mengungkap keboborokan yang dilakukan oknum jaksa saja, tapi juga peran elemen masyarakat, termasuk advokat dan pers sebagai kontrol eksternal. Bentuknya bisa berupa pembentukan “Kejaksaan Watch” yang diprakarsai kalangan LSM. “Buktinya, sekarang sudah ada Komisi Kejaksaan yang dibentuk pemerintah, tapi apa yang terjadi. Toh yang membongkarnya bukan mereka, tapi KPK. Jadi, memang ini sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa praktik suap dan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa harus segera diungkap dan diakhiri,” tukasnya. (heri sugiarto)